Jurnal Uang Muka Penjualan (DP): Contoh PKP & Non-PKP, PPN, dan Kesalahan Umum

Jurnal uang muka penjualan dibuat saat DP diterima: debit Kas/Bank, kredit Uang muka penjualan. Akun ini adalah liabilitas (kewajiban), karena barang atau jasanya belum Anda serahkan. Bila usaha Anda PKP, PPN atas DP langsung dicatat di sisi kredit PPN keluaran. Penjualan baru diakui saat barang atau jasa diserahkan, dan saat itu saldo uang muka dipakai untuk mengurangi tagihan.

Panduan ini berisi templat jurnal untuk usaha non-PKP dan PKP, dua contoh hitungan dalam Rupiah, cara mencatat DP yang dikembalikan atau hangus, serta kesalahan yang sering muncul. Terakhir diperiksa: 10 November 2026.

Uang muka penjualan adalah liabilitas kontrak, bukan pendapatan

Uang muka (down payment/DP) adalah pembayaran dari pelanggan sebelum barang atau jasa diserahkan. Selama pesanan belum dipenuhi, uang itu belum sepenuhnya menjadi hak Anda. Bila pesanan batal, pelanggan bisa memintanya kembali, kecuali perjanjian menyatakan DP hangus.

Standar akuntansi menyebut posisi ini liabilitas kontrak. Istilah itu dipakai dalam PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang sebelumnya bernomor PSAK 72. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengganti penomoran PSAK sejak 1 Januari 2024 tanpa mengubah isinya. Menurut standar ini, pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu saat barang diserahkan atau jasa dikerjakan.

Sebagian besar UKM tidak memakai PSAK lengkap. Mereka memakai SAK Entitas Privat (SAK EP), yang menggantikan SAK ETAP sejak 1 Januari 2025, atau SAK EMKM. Rincian standarnya berbeda, tetapi prinsip umumnya sama: uang yang diterima sebelum penyerahan dicatat sebagai kewajiban.

Nama akunnya bisa "Uang muka penjualan", "Uang muka pelanggan", atau "Liabilitas kontrak". Pilih satu, tempatkan di kelompok liabilitas jangka pendek, dan pakai secara konsisten. Bila Anda juga menerima saldo titipan yang dipakai bertahap, pisahkan akunnya. Bedanya dijelaskan di panduan deposit pelanggan.

Templat jurnal uang muka penjualan: non-PKP dan PKP

Tabel ini merangkum jurnal penjual dari DP sampai pelunasan. Perbedaan utama kedua jenis usaha ada di akun PPN keluaran.

Kejadian	Usaha non-PKP	Usaha PKP
Proforma atau tagihan DP dikirim, belum dibayar	Belum ada jurnal	Belum ada jurnal
DP diterima	Debit Kas/Bank; kredit Uang muka penjualan	Debit Kas/Bank; kredit Uang muka penjualan (DPP) dan PPN keluaran
Barang/jasa diserahkan, invoice akhir terbit	Debit Uang muka penjualan dan Piutang usaha (sisa); kredit Penjualan (nilai penuh)	Sama, ditambah kredit PPN keluaran atas sisa nilai
Pelunasan diterima	Debit Kas/Bank; kredit Piutang usaha	Debit Kas/Bank; kredit Piutang usaha

Untuk barang dagangan dengan sistem persediaan perpetual, catat juga harga pokoknya saat penyerahan: debit Harga pokok penjualan, kredit Persediaan.

Proforma hanyalah permintaan pembayaran. Bagi UKM, cara yang praktis adalah membuat jurnal saat uang DP benar-benar masuk, lalu menyimpan proforma sebagai dokumen pendukung.

Contoh 1: usaha non-PKP

Konveksi Benang Rapi (contoh) belum dikukuhkan sebagai PKP. Sebuah sekolah memesan 200 kaos seragam seharga Rp85.000 per potong, total Rp17.000.000. Skemanya DP 50% saat pesanan disepakati, sisanya dibayar setelah kaos dikirim.

Tanggal	Kejadian	Debit	Kredit
3 November	DP 50% diterima	Bank Rp8.500.000	Uang muka penjualan Rp8.500.000
24 November	Kaos dikirim, invoice akhir terbit	Uang muka penjualan Rp8.500.000; Piutang usaha Rp8.500.000	Penjualan Rp17.000.000
1 Desember	Pelunasan diterima	Bank Rp8.500.000	Piutang usaha Rp8.500.000

Di invoice akhir, tulis nilai pesanan penuh, lalu tambahkan baris "Dikurangi uang muka (kuitansi no. …) Rp8.500.000". Sisa tagihannya Rp8.500.000. Setelah tiga jurnal di atas, saldo uang muka pelanggan ini kembali nol. Penjualan Rp17.000.000 tercatat di bulan November, saat kaos dikirim, bukan sebagian di bulan DP diterima.

Bila usaha Anda memakai PPh final 0,5%, tanyakan ke konsultan pajak kapan DP masuk hitungan peredaran bruto bulanan. Jawabannya bisa bergantung pada cara pencatatan usaha Anda.

Contoh 2: usaha PKP, DP dengan PPN

PT Dapur Niaga (contoh) adalah PKP distributor peralatan dapur. Sebuah restoran memesan paket oven dan kompor komersial senilai Rp60.000.000 sebelum PPN, dengan DP 40%.

Untuk barang non-mewah, PPN dihitung 12% dari DPP Nilai Lain sebesar 11/12 harga jual, sehingga beban efektifnya 11% (PMK 131/2024). Faktur pajak dibuat saat pembayaran diterima, bila pembayaran itu mendahului penyerahan (Pasal 13 UU PPN). Jadi, DP memicu faktur pajak uang muka.

Tahap	DPP	DPP Nilai Lain	PPN 12%	Tagihan
DP 40%, diterima 7 Oktober	Rp24.000.000	Rp22.000.000	Rp2.640.000	Rp26.640.000
Sisa 60%, barang diserahkan 18 November	Rp36.000.000	Rp33.000.000	Rp3.960.000	Rp39.960.000
Total	Rp60.000.000	Rp55.000.000	Rp6.600.000	Rp66.600.000

Jurnal penjualnya:

Tanggal	Kejadian	Debit	Kredit
7 Oktober	DP diterima, faktur pajak uang muka	Bank Rp26.640.000	Uang muka penjualan Rp24.000.000; PPN keluaran Rp2.640.000
18 November	Barang diserahkan, invoice akhir dan faktur pelunasan	Uang muka penjualan Rp24.000.000; Piutang usaha Rp39.960.000	Penjualan Rp60.000.000; PPN keluaran Rp3.960.000
18 November	Harga pokok barang (contoh)	Harga pokok penjualan Rp45.000.000	Persediaan Rp45.000.000
2 Desember	Pelunasan diterima	Bank Rp39.960.000	Piutang usaha Rp39.960.000

Cek keseimbangan jurnal 18 November: debit Rp63.960.000, kredit Rp63.960.000. Total PPN keluaran Rp6.600.000, sama dengan 11% dari Rp60.000.000. Artinya, PPN atas DP tidak terpungut dua kali.

Per 31 Oktober, neraca PT Dapur Niaga memuat liabilitas uang muka penjualan Rp24.000.000. PPN keluaran Rp2.640.000 masuk SPT Masa PPN Oktober. Laba rugi Oktober belum memuat penjualan dari pesanan ini. Faktur uang muka wajib diunggah dan disetujui di Coretax paling lambat 20 November 2026, dan faktur pelunasan paling lambat 20 Desember 2026. Langkah pengisiannya ada di panduan faktur pajak uang muka Coretax.

Bila DP disepakati sudah termasuk PPN

Pelanggan sering membayar angka bulat, misalnya Rp27.750.000 "sudah termasuk PPN". Untuk barang dan jasa non-mewah, pisahkan dulu DPP dan PPN-nya:

1. DPP = Rp27.750.000 × 100/111 = Rp25.000.000, dikredit ke Uang muka penjualan.
2. PPN = Rp27.750.000 × 11/111 = Rp2.750.000, dikredit ke PPN keluaran.
3. Cek ulang: 12% × (11/12 × Rp25.000.000) = Rp2.750.000.

Rumus 100/111 dan 11/111 adalah turunan aritmetika dari tarif PMK 131/2024, bukan kutipan aturan. Jangan mencatat seluruh Rp27.750.000 sebagai uang muka, karena PPN di dalamnya bukan bagian dari harga jual Anda.

Pengiriman bertahap, DP dikembalikan, dan DP hangus

Pengiriman bertahap

Bila pesanan dikirim beberapa kali, potong DP di setiap invoice sesuai perjanjian, misalnya proporsional dengan nilai barang yang dikirim. Contoh: pesanan Rp17.000.000 dengan DP Rp8.500.000 dikirim dua kali, masing-masing senilai Rp8.500.000. Setiap invoice memotong uang muka Rp4.250.000, sehingga sisa tagihan tiap invoice Rp4.250.000. Bagi PKP, pastikan PPN di setiap faktur hanya dihitung atas nilai yang belum difakturkan.

Pesanan batal dan DP dikembalikan

Bagi usaha non-PKP, jurnalnya sederhana: debit Uang muka penjualan, kredit Kas/Bank sebesar DP yang dikembalikan.

Bagi PKP, faktur pajak uang muka yang sudah disetujui perlu ditindaklanjuti di Coretax. Kring Pajak menjelaskan (dikutip IKPI, 30 Juli 2025) bahwa faktur uang muka dapat dibuatkan nota retur atau diganti, selama masa pajaknya belum diperiksa. Setelah koreksi itu selesai, jurnal pengembalian untuk contoh PT Dapur Niaga adalah debit Uang muka penjualan Rp24.000.000 dan PPN keluaran Rp2.640.000, kredit Bank Rp26.640.000. Pilih langkah koreksinya bersama konsultan pajak, karena bergantung pada isi perjanjian dan status SPT.

DP hangus karena pelanggan membatalkan

Bila perjanjian menyatakan DP tidak dikembalikan, kewajiban Anda kepada pelanggan berakhir. Pindahkan saldonya ke pendapatan: debit Uang muka penjualan, kredit Pendapatan lain-lain (misalnya akun "Pendapatan pembatalan pesanan"). Bagi PKP, perlakuan PPN atas DP yang hangus bergantung pada fakta kasusnya. Konfirmasikan dengan konsultan pajak sebelum mengubah faktur apa pun.

Tuliskan ketentuan DP hangus di penawaran, proforma, atau perjanjian. Tanpa ketentuan tertulis, pelanggan bisa menuntut pengembalian.

Kesalahan umum yang perlu dihindari

1. Mencatat DP sebagai penjualan. Laba bulan DP jadi terlalu tinggi, sedangkan laba bulan penyerahan terlalu rendah. Penjualan di laporan laba rugi juga tidak lagi mencerminkan barang yang benar-benar sudah dikirim.
2. Arah PPN terbalik. Bagi penjual, PPN atas DP adalah PPN keluaran di sisi kredit. Kekeliruan yang sering terjadi adalah menaruhnya di sisi debit, atau mencatatnya sebagai PPN masukan. Cek cepat: dalam jurnal penerimaan DP, sisi debit hanya berisi Kas/Bank.
3. PPN dipungut dua kali. Invoice akhir memungut PPN atas nilai penuh, padahal PPN atas DP sudah difakturkan. PPN di invoice akhir dihitung dari sisa nilai saja.
4. DP tidak dipotong di invoice akhir. Piutang jadi terlalu besar, dan saldo uang muka menggantung bertahun-tahun.
5. DP yang sudah termasuk PPN dicatat utuh sebagai uang muka penjualan, tanpa dipisah antara DPP dan PPN-nya.
6. Satu akun tanpa rincian per pelanggan. Saldonya tidak bisa dicocokkan, sehingga DP yang sudah dipakai bisa terpotong dua kali atau malah terlupa.
7. Usaha non-PKP mencantumkan PPN. Usaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak memungut PPN, jadi jurnalnya tidak memuat akun PPN keluaran.

Cek saldo uang muka setiap tutup bulan

1. Cetak rincian saldo uang muka per pelanggan dan per pesanan. Totalnya harus sama dengan saldo akun di neraca saldo.
2. Tandai DP yang mengendap lebih dari 60–90 hari tanpa pengiriman. Pastikan statusnya: masih berjalan, batal dan perlu dikembalikan, atau hangus sesuai perjanjian.
3. Untuk setiap pesanan yang sudah dikirim, pastikan DP-nya sudah dipotong di invoice akhir.
4. Bagi PKP, cocokkan PPN keluaran di buku besar dengan faktur yang disetujui di Coretax untuk masa yang sama. Dalam contoh 2, angkanya Rp2.640.000 untuk Oktober dan Rp3.960.000 untuk November.

Gambaran alur penagihan yang lengkap, dari proforma, invoice, dan kuitansi hingga piutang, ada di panduan invoice dan penagihan UKM.

Bagaimana Solvy membantu

Solvy adalah software akuntansi dan ERP berbasis cloud untuk UKM Indonesia. Untuk alur uang muka penjualan, berikut yang tersedia:

• Deposit pelanggan dan uang muka (mulai paket Advance). DP dicatat sebagai kewajiban, dipakai untuk melunasi faktur, dan saldonya dipantau lewat laporan deposit. Lihat fitur deposit pelanggan & uang muka.
• Proforma dan kuitansi (semua paket). Proforma untuk meminta DP, kuitansi sebagai tanda terima pembayaran. Lihat faktur, proforma & kuitansi.
• Laporan untuk tutup bulan (mulai paket Advance). Buku besar, neraca saldo, faktur terbuka, umur piutang, dan laporan PPN, yang bisa diekspor ke Excel. Lihat laporan keuangan.
• PPN dan e-Faktur. Solvy membantu menyiapkan data faktur pajak keluaran dan mengekspornya dalam format XML sesuai template Coretax DJP, untuk diimpor melalui menu Impor Data di Coretax. Nomor seri faktur pajak (NSFP) diberikan oleh DJP setelah e-Faktur disetujui; Solvy dapat mencatat nomor tersebut di transaksi Anda. Lihat PPN & e-Faktur Coretax.

Batasannya: integrasi langsung (host-to-host) dengan sistem DJP hanya tersedia melalui PJAP yang ditunjuk DJP, dan Solvy bukan PJAP. Unggah, pemeriksaan isian uang muka atau pelunasan, dan persetujuan faktur tetap dilakukan di Coretax. Pencocokan DP dengan mutasi bank juga masih dilakukan manual, karena layar rekonsiliasi bank belum tersedia di Solvy.

Informasi ini bersifat edukatif per 10 November 2026. Untuk kondisi bisnis Anda, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.