Panduan e-Faktur Coretax 2026: Alur, Tenggat Tanggal 20, Kode Transaksi & Kesalahan Umum

e-Faktur Coretax adalah faktur pajak elektronik yang sejak 1 Januari 2025 dibuat dan disetujui melalui Coretax DJP; aplikasi e-Faktur lama tidak lagi menjadi jalur utama. Aturan pokoknya ada di PER-11/PJ/2025: faktur wajib diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, nomor faktur 17 digit diberikan otomatis oleh DJP, dan penyerahan barang/jasa non-mewah memakai kode transaksi 04 (DPP Nilai Lain 11/12).

Panduan ini merangkum alur lengkapnya untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP): persiapan, tiga jalur pembuatan faktur, nomor dan kode transaksi, tenggat bulanan, uang muka, faktur pengganti, hingga kesalahan yang sering terjadi. Setiap aturan disertai nomor peraturannya. Terakhir diperiksa: 27 Oktober 2026.

Ringkasan aturan e-Faktur Coretax per Oktober 2026

Banyak artikel tentang faktur pajak Coretax ditulis awal 2025, sebelum PER-11/PJ/2025 terbit pada 22 Mei 2025. Akibatnya, sebagian informasi yang beredar sudah tidak berlaku. Tabel berikut memisahkan keduanya.

Topik	Yang berlaku sekarang	Info lama yang sudah usang	Dasar
Tempat membuat faktur	Portal Coretax (input manual atau impor XML) atau aplikasi PJAP	Aplikasi e-Faktur sebagai jalur utama	PMK 81/2024; PER-11/PJ/2025
Batas unggah	Diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya	Tanggal 15	PER-11/PJ/2025
Nomor faktur	17 digit, NSFP diberikan otomatis oleh DJP saat faktur disetujui	16 digit, minta NSFP lewat e-Nofa	PER-11/PJ/2025
Kode barang/jasa non-mewah	Kode 04: tarif 12% × DPP Nilai Lain 11/12	Kode 01 dengan tarif 11%	PMK 131/2024
Format impor	File XML sesuai template DJP	File CSV	Template XML DJP
Identitas pembeli	NPWP 16 digit atau NIK, plus NITKU 22 digit	NPWP 15 digit	PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023
Pembetulan SPT Masa PPN	Skema replace: SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya (sejak 1 Oktober 2026)	Skema delta	PER-12/PJ/2026

PER-12/PJ/2026 hanya mengubah cara pembetulan SPT. Aturan pembuatan faktur tetap mengikuti PER-11/PJ/2025.

Siapa yang membuat e-Faktur dan kapan

e-Faktur dibuat oleh PKP setiap kali menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak memungut PPN dan tidak membuat faktur pajak. Kapan sebuah usaha wajib menjadi PKP dibahas di panduan pajak UMKM 2026.

Menurut Pasal 13 UU PPN, faktur pajak dibuat pada salah satu saat berikut:

1. saat penyerahan barang atau jasa;
2. saat pembayaran diterima, bila pembayaran (misalnya uang muka) datang sebelum penyerahan;
3. saat pembayaran termin diterima.

Satu hal yang sering terlewat: file yang sudah diunggah belum tentu menjadi faktur pajak. Faktur baru sah setelah ditandatangani secara elektronik dan disetujui di Coretax. Pantau statusnya di daftar faktur pajak keluaran, bukan hanya notifikasi unggah.

Persiapan sebelum membuat faktur pertama

Sebagian besar kendala di bulan pertama bukan soal tarif, melainkan data yang belum siap. Periksa lima hal ini:

1. Akun Coretax badan dan penanggung jawab. Untuk wajib pajak badan, faktur dibuat oleh orang yang ditunjuk mewakili badan di Coretax. Pastikan perannya sudah aktif sebelum akhir bulan.
2. Alat tanda tangan elektronik. Faktur ditandatangani dengan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik milik penanggung jawab. Tanpa itu, faktur hanya tersimpan sebagai draf.
3. Identitas pembeli. Pembeli badan memakai NPWP 16 digit. Pembeli orang pribadi penduduk memakai NIK yang sudah terpadankan sebagai NPWP. Bila pembeli memakai NPWP, NITKU-nya juga diisi: 22 digit, terdiri dari NPWP 16 digit dan 6 digit kode lokasi (kantor pusat umumnya 000000). NITKU yang salah termasuk penyebab umum faktur ditolak.
4. Kode barang/jasa dan satuan. Template XML DJP memakai kode barang/jasa 6 digit dan kode satuan DJP. Petakan produk Anda sekali di awal, jangan setiap kali membuat faktur.
5. Data penjualan yang rapi. Faktur pajak semestinya cocok dengan invoice komersial: tanggal, nama pembeli, rincian, diskon, dan nilai DPP. Panduan membuat invoice yang benar membantu menyamakan keduanya sejak awal.

Simpan NPWP, NIK, dan NITKU sebagai teks, bukan angka. Di Excel, angka panjang bisa kehilangan nol di depan atau berubah menjadi format ilmiah, lalu ditolak saat impor.

Tiga jalur membuat e-Faktur di Coretax

Pasal 40 PER-11/PJ/2025 menyediakan dua jalur besar: Portal Wajib Pajak Coretax (input manual atau impor file XML) dan aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP melalui PJAP, yaitu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk DJP. Dalam praktik, pilihannya menjadi tiga:

Jalur	Cocok untuk	Yang perlu diperhatikan
Input manual di portal Coretax	PKP dengan sedikit faktur per bulan	Rentan salah ketik; hasilnya harus dicocokkan lagi dengan pembukuan
Impor XML ke Coretax	PKP dengan puluhan hingga ratusan faktur, data dari software akuntansi atau Excel	Ikuti template XML DJP versi terbaru; faktur hasil impor tetap harus diunggah dan ditandatangani
Aplikasi PJAP (host-to-host)	PKP bervolume besar yang ingin mengirim faktur dari sistemnya sendiri	Integrasi langsung ke DJP hanya tersedia lewat PJAP yang ditunjuk DJP (PER-5/PJ/2025)

Template XML dan converter Excel ke XML tersedia di halaman resmi DJP. Saat artikel ini diperiksa, halaman itu mencantumkan converter faktur keluaran v1.6 bertanggal 23 Januari 2026. Versinya bisa berubah, jadi unduh ulang template setiap kali DJP mengumumkan pembaruan.

Bagaimana dengan e-Faktur desktop di 2026?

Aplikasi e-Faktur Client Desktop dibuka kembali untuk PKP melalui KEP-54/PJ/2025 sejak 12 Februari 2025, dengan batasan:

• tidak bisa dipakai PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 atau PKP yang memusatkan PPN terutang di cabang;
• tidak bisa untuk kode transaksi 06 dan 07;
• retur, pembatalan, dan pelaporan SPT Masa PPN tetap di Coretax;
• sejak 8 November 2025, faktur pengganti dan pembatalan hanya bisa dibuat di Coretax;
• pengguna desktop masih meminta NSFP lewat e-Nofa.

Sumber yang beredar tidak seragam tentang status aplikasi desktop di akhir 2026. Karena itu, jangan jadikan desktop jalur utama untuk proses baru. Bila usaha Anda masih memakainya, cek pengumuman terbaru DJP dan konfirmasikan dengan konsultan pajak.

Langkah membuat faktur pajak keluaran di Coretax

Urutan di bawah mengikuti alur umum di portal Coretax. Nama menu bisa sedikit berbeda karena DJP memperbarui tampilan Coretax secara bertahap sejak pertengahan 2026.

1. Masuk ke Coretax dan pilih peran sebagai wakil wajib pajak badan bila Anda bertindak untuk perusahaan.
2. Buka menu e-Faktur, lalu Pajak Keluaran.
3. Buat faktur baru, atau pilih Impor Data untuk memuat file XML.
4. Isi data faktur: tanggal, kode transaksi, identitas dan NITKU pembeli, lalu rincian barang/jasa (kode, nama, satuan, harga, jumlah, diskon). Untuk kode 04, tersedia kolom DPP dan DPP Nilai Lain.
5. Simpan sebagai draf, lalu periksa kembali. Draf masih bisa diubah atau dihapus.
6. Unggah dan tanda tangani faktur dengan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik penanggung jawab.
7. Pastikan statusnya disetujui (Approved). Pada tahap ini DJP memberikan nomor seri faktur.
8. Catat nomor faktur di transaksi penjualan dalam pembukuan Anda. Pembeli PKP akan melihat faktur itu di daftar pajak masukannya di Coretax.

Jalur impor XML hanya mengubah langkah 3 dan 4. Data disiapkan dari software akuntansi atau converter Excel, diimpor sebagai draf, lalu diperiksa, diunggah, dan ditandatangani seperti biasa.

Nomor faktur 17 digit dan NSFP: cara membacanya

Pasal 37 PER-11/PJ/2025 mengatur nomor faktur pajak sepanjang 17 digit:

Bagian	Panjang	Isi	Contoh
Kode transaksi	2 digit	01–10	04
Kode status	2 digit	00 normal, 01 pengganti ke-1, 02 pengganti ke-2, dan seterusnya	00
NSFP	13 digit	2 digit tahun + 11 digit nomor urut dari DJP	2600000012345

Contoh nomor lengkap (ilustrasi, spasi ditambahkan agar mudah dibaca): 04 00 2600000012345.

PKP yang membuat faktur di Coretax tidak lagi meminta NSFP lewat e-Nofa. Nomor diberikan DJP saat faktur disetujui. Konsekuensinya, software akuntansi tidak bisa menentukan nomor faktur pajak sendiri. Software hanya mencatat nomor yang sudah diberikan DJP.

Kode transaksi 01–10 dan contoh perhitungan kode 04

Kode	Arti	Contoh pemakaian
01	Penyerahan umum	Barang mewah yang dikenai PPnBM, dengan DPP harga jual penuh
02	Kepada pemungut instansi pemerintah	Penjualan ke instansi pemerintah yang memungut PPN
03	Kepada pemungut lain (Pasal 32A UU KUP)	Penjualan ke pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN
04	DPP Nilai Lain	Mayoritas barang dan jasa non-mewah sejak 2025
05	Besaran tertentu	Jasa biro perjalanan wisata dan jasa pengiriman paket (1,1%)
06	Penyerahan kepada turis asing	Toko yang ikut skema pengembalian PPN turis asing
07	PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah	Penyerahan dengan fasilitas, misalnya PPN DTP
08	Dibebaskan dari PPN	Penyerahan dengan fasilitas pembebasan
09	Penyerahan aktiva (Pasal 16D UU PPN)	Menjual aset yang semula tidak untuk dijual, misalnya kendaraan operasional
10	Penyerahan lainnya	Kode baru; pastikan kriterianya dengan konsultan

Kode yang paling sering salah pilih adalah 01 dan 04. Menurut PMK 131/2024, tarif PPN 12% dengan DPP harga jual penuh hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya memakai DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11%.

Contoh: faktur campuran barang dan jasa

CV Sinar Teknik (contoh) menjual dua unit mesin pompa beserta jasa pemasangannya kepada pembeli PKP. Semua harga belum termasuk PPN.

Rincian	Harga jual (DPP)	DPP Nilai Lain (11/12)	PPN 12%
2 unit mesin pompa @ Rp24.000.000	Rp48.000.000	Rp44.000.000	Rp5.280.000
Jasa pemasangan	Rp6.000.000	Rp5.500.000	Rp660.000
Total	Rp54.000.000	Rp49.500.000	Rp5.940.000

Pembeli membayar Rp59.940.000. PPN Rp5.940.000 sama dengan 11% dari Rp54.000.000, sesuai beban efektif di atas.

Bila harga sudah termasuk PPN, hitung mundur dengan rumus 11/111. Contoh: harga termasuk PPN Rp13.320.000, maka PPN = 11/111 × Rp13.320.000 = Rp1.320.000, DPP Rp12.000.000, dan DPP Nilai Lain Rp11.000.000.

Untuk besaran tertentu (kode 05), rumusnya berbeda. Contoh lengkap untuk biro perjalanan ada di panduan PPN biro perjalanan 1,1%.

Tenggat bulanan e-Faktur dan SPT Masa PPN

Kegiatan	Tenggat	Dasar
Membuat faktur	Saat penyerahan, saat pembayaran diterima (bila lebih dulu), atau saat termin	UU PPN Pasal 13
Unggah dan persetujuan e-Faktur	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya	PER-11/PJ/2025
Kredit pajak masukan (sisi pembeli)	Masa yang sama atau paling lama 3 masa pajak berikutnya	Penjelasan DJP
Setor PPN kurang bayar	Sebelum SPT Masa PPN disampaikan	PMK 81/2024
Lapor SPT Masa PPN	Paling lambat akhir bulan berikutnya	PMK 81/2024
Simpan dokumen	10 tahun, di Indonesia	UU KUP Pasal 28 ayat (11)

Contoh untuk masa Oktober 2026: faktur atas penyerahan 28 Oktober 2026 harus sudah diunggah dan disetujui paling lambat Jumat, 20 November 2026. SPT Masa PPN Oktober dilaporkan paling lambat Senin, 30 November 2026, dan PPN kurang bayar disetor sebelum SPT dikirim. Di Coretax, SPT Masa PPN terisi otomatis (prepopulated) dari e-Faktur yang sudah disetujui.

Tanggal 20 tetap berlaku meski bertepatan dengan cuti bersama. Jangan menunggu hari terakhir: faktur yang ditolak karena data salah butuh waktu untuk diperbaiki dan diunggah ulang.

Akibat faktur terlambat

Menurut PER-11/PJ/2025, e-Faktur yang diunggah melewati batas waktu tidak disetujui dan bukan merupakan Faktur Pajak. Pembeli tidak bisa mengkreditkannya sebagai pajak masukan. Penjual berisiko dikenai denda 1% dari DPP karena tidak membuat atau terlambat membuat faktur (Pasal 14 ayat (4) UU KUP).

Saat ini ada keringanan sementara. Menurut ringkasan DDTC atas KEP-239/PJ/2026 (berlaku 8 Oktober 2026), denda Pasal 14 ayat (4) dapat dikurangi 90% atau 75%, tergantung waktu pembayarannya, dengan syarat tertentu dan batas paling lambat 30 Juni 2027. Ini bukan pemutihan: pokok pajak tetap dibayar. Untuk kasus Anda, pastikan syaratnya dengan konsultan pajak.

Uang muka, faktur pengganti, pembatalan, dan retur

Uang muka dan pelunasan

Bila pembeli membayar uang muka sebelum barang atau jasa diserahkan, faktur pajak dibuat saat uang muka diterima. Sisanya difakturkan saat pelunasan atau penyerahan. Melanjutkan contoh CV Sinar Teknik dengan uang muka 30%:

Tahap	DPP	DPP Nilai Lain	PPN 12%
Uang muka 30%	Rp16.200.000	Rp14.850.000	Rp1.782.000
Pelunasan 70%	Rp37.800.000	Rp34.650.000	Rp4.158.000
Total	Rp54.000.000	Rp49.500.000	Rp5.940.000

Di pembukuan, uang muka dicatat sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan. Jurnal dan contoh lengkapnya ada di panduan deposit pelanggan.

Faktur pengganti dan pembatalan

Faktur pengganti dibuat bila faktur yang sudah disetujui ternyata salah isi, misalnya salah harga atau salah identitas pembeli. Statusnya terlihat dari kode status pada nomor faktur: 01 untuk pengganti pertama, 02 untuk pengganti kedua, dan seterusnya. Pembatalan dipakai bila transaksinya batal. Sejak 8 November 2025, keduanya hanya bisa dibuat di Coretax.

Bila faktur yang diganti atau dibatalkan sudah masuk SPT Masa PPN yang dilaporkan, SPT tersebut umumnya perlu dibetulkan. Sejak 1 Oktober 2026, pembetulan SPT Masa PPN memakai skema replace (PER-12/PJ/2026), sehingga SPT pembetulan terakhir menggantikan SPT sebelumnya secara utuh.

Retur

Retur dicatat di Coretax, tidak lewat aplikasi desktop. Nota retur dibuat oleh pembeli atas faktur masukan yang diterimanya. Karena itu template XML DJP untuk retur bernama "Retur Faktur Masukan". Sebagai penjual, cocokkan retur itu dengan pengurangan penjualan dan PPN keluaran di pembukuan.

Kesalahan umum yang perlu dihindari

1. Memakai kode 01 dengan tarif 12% penuh untuk barang biasa. Untuk barang/jasa non-mewah, gunakan kode 04 dengan DPP Nilai Lain 11/12.
2. Menganggap faktur sah setelah file diunggah. Faktur baru sah setelah ditandatangani dan berstatus disetujui.
3. Masih berpatokan pada tanggal 15, atau sebaliknya mengira SPT Masa PPN juga jatuh tempo tanggal 20. Faktur paling lambat tanggal 20; SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.
4. Mengisi nomor faktur pajak sendiri di software sebelum faktur disetujui. Nomor resmi berasal dari DJP.
5. NITKU pembeli salah atau kosong, sehingga faktur ditolak.
6. Memakai template XML versi lama dari arsip internal. Unduh ulang dari halaman DJP setiap ada pembaruan.
7. Lupa membuat faktur saat uang muka diterima dan baru membuatnya saat pelunasan.
8. Tidak mencocokkan Coretax dengan pembukuan setiap bulan. Total DPP dan PPN faktur yang disetujui semestinya sama dengan PPN keluaran di buku besar, kecuali ada selisih waktu yang bisa dijelaskan.
9. Menjadikan e-Faktur desktop jalur utama tanpa mengecek batasan dan pengumuman DJP terbaru.

Bagaimana Solvy membantu

Solvy adalah software akuntansi dan ERP berbasis cloud untuk UKM Indonesia. Untuk e-Faktur, perannya adalah menyiapkan data penjualan dan pajak yang rapi. Solvy tidak menggantikan Coretax atau konsultan pajak.

• Faktur penjualan dan PPN. Mulai paket Lite, faktur, pembayaran, dan jurnal tercatat di modul akuntansi & faktur, lengkap dengan PPN keluaran dan masukan. NPWP, NIK, dan NIB tersimpan di data kontak pelanggan dan pemasok.
• Ekspor XML untuk Coretax. Solvy membantu menyiapkan data faktur pajak keluaran dan mengekspornya dalam format XML sesuai template Coretax DJP, untuk diimpor melalui menu Impor Data di Coretax. Lihat fitur PPN & e-Faktur Coretax. Format template XML DJP dapat diperbarui sewaktu-waktu; kami menyesuaikan ekspor dengan versi template yang berlaku.
• Nomor faktur dari DJP. Nomor seri faktur pajak (NSFP) diberikan oleh DJP setelah e-Faktur disetujui di Coretax. Solvy dapat mencatat nomor tersebut di transaksi Anda.
• Uang muka. Mulai paket Advance, deposit pelanggan & uang muka dicatat sebagai kewajiban lalu dipakai untuk melunasi faktur.
• Laporan PPN. Mulai paket Advance, laporan keuangan mencakup laporan PPN, buku besar, dan daftar faktur terbuka yang bisa diekspor ke Excel untuk dicocokkan dengan data Coretax.
• PPN besaran tertentu, seperti 1,1% untuk jasa biro perjalanan, dikonfigurasi tim Solvy setelah dicek konsultan pajak.

Batasan yang perlu Anda ketahui: integrasi langsung (host-to-host) dengan sistem DJP hanya tersedia melalui PJAP yang ditunjuk DJP, dan Solvy bukan PJAP. Solvy tidak mengirim e-Faktur langsung ke DJP, sehingga unggah, tanda tangan, dan persetujuan tetap dilakukan di Coretax. Pastikan e-Faktur diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Informasi ini bersifat edukatif per 27 Oktober 2026. Untuk kondisi bisnis Anda, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.